• Selamat Datang di Website Resmi Universitas Warmadewa - Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan Kepariwisataan - Jalan Terompong 24 Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali, Indonesia - Email : info@warmadewa.ac.id - Telp. 0361-223858 - Fax. 0361-235073

Seminar Nasional Red Colony Law Fair I BEM FH Unwar

  • 05 Maret 2018
  • 214 Pengunjung
Seminar Nasional Red Colony Law Fair I BEM FH Unwar

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyelenggarakan Seminar Nasional Red Colony Law Fair I dengan tema "Meningkatkan Pemahaman Hukum Bagi Generasi Muda Dalam Menghadapi Pilkada" pada Sabtu, 3 Maret 2018 di Ball Room Matahari Hotel Nikki, Denpasar. Acara dibuka Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali, dihadiri Dekan Fakultas Hukum Unwar, para Wakil Dekan FH Unwar, Wakil Dekan III FE, Wakil Dekan I FS, dan Wakil Dekan III Pertanian Unwar, Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum, Ketua UPM Fakultas Hukum serta Dosen di lingkungan FH Unwar. Peserta 341 mahasiswa  Fakultas Hukum Unwar.

Keynote Speaker dari Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Brigjen TNI Tedi Rustedi, S.Sos. dan Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Veri Junaldi Adapun pemakalah I dalam seminar ini dari Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Propinsi Bali Dr. Ni Wayan Widhiasthini, S.Sos., M.Si., dengan materi "Kesiapan Stakeholder Masyarakat menyongsong Pilgub Bali 2018", dengan pembahas I dari Akademisi Fakultas Hukum Unud Dr. Jimmy Z. Usfunan, SH., MH., dengan materi "Urgensi Memilih Dalam Pilkada"

Kemudian dilanjutkan dengan pemakalah II Sekretaris Jenderal MK RI
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., MH. dengan materi "Kedudukan MK Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah", dan Pembahas II Akademisi FH Unwar Dr. I Wayan Pideng, SH.,MH., dengan materi Bingkai Serpihan Cermin Terhadap Kedudukan MK Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pilkada.


Ketua Panitia Ni Luh Made Dwi Pusparini mengatakan tujuan dari kegiatan ini agar mahasiswa dapat mengetahui fungsi hukum dalam keputusan Pilkada, mahasiswa dapat menanggapi permasalahan hukum terkait isu SARA dan Money Politic. Diharapkan mahasiswa mempunyai upaya-upaya untuk ikut serta dalam meminimalisir isu terkait SARA dan Money Politic dalam pelaksanaan Pilkada.

Dekan FH Unwar Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH., MH., mengatakan dalam Pilkada selalu ada kepentingan memperjuangkan kepentingan dalam berbagai partai politik dalam rangka mencari kekuasaan. Walaupun aturannya sudah ada baik yang dibuat oleh pemerintah melalui DPR maupun Presiden/ Kementerian dan KPU itu sendiri tetapi terkadang karena ini sifatnya situasional dalam rangka untuk mencari "kekuasaan" sering kali juga terjadi pelanggaran terhadap hukum. Maka dari itu mahasiswa mendatangkan teoritisi, praktisi dari KPU maupun kementerian dan yang terpenting Sekjen Mahkamah Konstitusi karena endingnya pilkada berbuntut pada perkara akan diselesaikan di MK. Maka dari itu semua ini di integrasikan agar dapat didiskusikan yang nantinya menjadi masukan dalam pilkada khususnya KPU Propinsi Bali dengan Banwaslu, secara teoritis nanti akan dituangkan dalam bentuk Jurnal yang dimiliki FH Unwar.

Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Propinsi Bali Dr. Drs. A.A. Gede Oka Wisnumurti, M.Si., mengapresiasi Seminar Nasional yang diselenggarakan BEM FH ini. Tema yang diangkat sangat menarik dan kontekstual karena tahun 2018 dan 2019 memasuki tahun politik. Oleh karena itu pemahaman tentang politik hukum penyelenggaraan pilkada ini menjadi penting karena konflik pilkada yang terjadi baik itu di tingkat partai politik, calon dan masyarakat rentan karena adanya persepsi yang berbeda tentang penegakan aturan dan penyelenggaraan atau pelaksanaan aturan pilkada. Generasi muda yang merupakan salah satu komponen yang perannya strategis dalam rangka bagaimana pilkada itu berjalan demokratis, ada pada koridor hukum yang benar itu menjadi penting. Ketua Yayasan berharap generasi muda khususnya mahasiswa Unwar dan lebih khususnya lagi mahasiswa FH Unwar benar-benar menjadikan pilkada sebagai laboratorium penerapan politik hukum di tingkat lokal.

  • 05 Maret 2018
  • 214 Pengunjung

Lainnya

Pencarian