• Selamat Datang di Website Resmi Universitas Warmadewa - Bermutu, Berwawasan Ekowisata dan Berdaya Saing Global Pada Tahun 2034 - Jalan Terompong 24 Tanjung Bungkak, Denpasar, Bali, Indonesia - Email : info@warmadewa.ac.id - Telp. 0361-223858 - Fax. 0361-

Kuliah Umum "Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia : Politik Hukum Pemilu Pasca Perubahan Konstitusi Indonesia"

  • 18 November 2019
  • 75 Pengunjung
Kuliah Umum

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menyelenggarakan Kuliah Umum "Politik Hukum Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia : Politik Hukum Pemilu Pasca Perubahan Konstitusi Indonesia" pada hari Rabu, 13 November 2019 di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar. Acara dihadiri oleh Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali, Dekan FH Unwar, Narasumber, WD I, WD II, WD III FH Unwar, Kaprodi dan Sekprodi Ilmu Hukum FH Unwar, UPM FH Unwar, Ka. Lab dilingkungan FH Unwar, Dosen dilingkungan FH Unwar, dan seluruh peserta Kuliah Umum. Narasumber Kuliah Umum ini adalah Hasyim Asy'ari, SH., M.Si., Ph.D., Komisioner KPU Indonesia, dengan Medarator Dosen FH Unwar, Dr. I ketut Kasta Arya Wijaya, S.H., M.Hum.

Dekan FH Unwar, Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH., MH., dalam sambutannya menyampaikan Kuliah Umum yang dilaksanakan kali ini mengambil tema politik hukum pemilihan umum pasca perubahan konstitusi di Indonesia. Kuliah umum ini mendatangakan ahli sekaligus Komisioner Komisi Pemilihan Umum Indonesia yang juga merupakan ahli hukum tata negara dan salah satu tenaga akademik di FH Universitas Diponegoro. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan kepada civitas FH Unwar baik Dosen maupun Mahasiswa khususnya yang terkait dengan hukum ketatanegaraan. Saat ini banyak isu-isu yang menginginkan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan adanya amandemen ini adalah dalam rangka meningkatkan atau memaksimalkan peran lembaga-lembaga negara dalam rangka menjalankan pemerintahan rakyat. Pemerintah dengan demokrasi yang berjalan dengan baik harus tetap menjalankan proses Pemilu dalam pemilihan pemimpin.

Pemilu itu sebetulnya sarana daripada demokrasi dalam rangka untuk mencari pemimpin. Sain itu lembaga-lembaga negara yang memiliki kuasa, anggotanya dipilih dengan dengan pemilu sebagai implemntasi demokrasi masyarakat. Partai politik sebagai peserta pemilu dengan calonnya masing-masing menjadikan lembaga negara diisi dengan berbagai komponen partai. Kepala Daerah maupun Kabupaten, Kota gang dipilih dalam pilgub dan pilkada dan menjadikan peran partai politik yang lebih banyak untuk mengakses mengaktualisasikan partai politik tersebut untuk meraih semacam kekuasaan baik di lembaga negara atau pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Dengan sistem ini akan ada beberapa partai politik ini yang memiliki kekuasaan mayoritas dan partai politik yang minoritas tetap menajdi oposisi di pemerintahan.

Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, SH., M.Si., Ph.D., menyampaikan dalam kulih umum ini membeeikan pengetahuan dan wawasan yang menjadi latar belakang pembentukan undang-undang dan sistemnya. Pembahasan landasan landasan hukum dalam pembentukan undang-undang tentang pemilu serta diskusi tentang pelaksanaan Pemilu serentak dan evaluasi pemilu ini untuk kedepannya. Sehingga kegiatan ini melahirkan pemikiran-pemikiran yang nantinya memberikan kontribusi dalam pelaksanaan pemilu kedepannya.

Materi yang disampaikan dalam kuliah umum ini adalah Pengertian Konstitusi, Konstitusionalisme, Negara Konstitusional, Nilai dan Sifat Konstitusi, Tujuan dan Hakekat Konstitusi, Teori Perubahan Konstitusi, Perubahan Konstitusi Indonesia, Hasil Perubahan Konstitusi, Latar Belakang Perubahan Konstitusi, Desain Baru Ketanagakerjaan Indonesia, Sistem Pemerintahan di Indonesia, Sistem Pemilu, Dasar Hukum Pemilu, dan Konsulidasi Demokrasi di Indonesia.

Humas BAPPSIK Melaporkan.

  • 18 November 2019
  • 75 Pengunjung

Lainnya

Pencarian