Universitas Warmadewa

FH Unwar Bahas Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik dalam Seminar Nasional

Rabu, 28 Mei 2025

Denpasar – Fakultas Hukum Universitas Warmadewa (FH Unwar) menggelar Seminar Nasional bertajuk “Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia”, Rabu (28/5), bertempat di Auditorium Widya Sabha Uttama Kampus Unwar.

Seminar menghadirkan empat narasumber dari berbagai kalangan akademik dan praktisi, yakni Prof. Dr. Iwan Permadi, S.H., M.Hum. (Universitas Brawijaya), Dr. Irene Mariane, S.H., C.N., M.Hum. (Universitas Trisakti), Dr. I Made Sumadra, S.SiT., M.M. (BPN Provinsi Bali), dan Dr. I Made Pria Dharsana, S.H., M.Hum. (praktisi hukum), dengan moderator Dr. Putu Ayu Sriasih Wesna, S.H., M.Kn. dari Unwar.

Dekan FH Unwar, Dr. Ni Made Jaya Senastri, S.H., M.H., menjelaskan bahwa sejak 2021, pemerintah melalui Peraturan Menteri ATR/BPN telah menggulirkan kebijakan perubahan sertifikat tanah dari konvensional ke bentuk elektronik. Menurutnya, hal ini menimbulkan tantangan baru terkait kepastian hukum dan perlindungan hak kepemilikan. “Perlu kehati-hatian dalam implementasinya agar tidak mencederai hak masyarakat,” tegasnya.

Wakil Rektor Bidang Akademik, Riset, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. dr. Dewa Ayu Putri Sri Masyeni, Sp.PD-KPTI., yang hadir mewakili Rektor Unwar, menyambut baik penyelenggaraan Semnas ini. Ia menilai sertifikat elektronik dapat mengurangi potensi duplikasi dokumen kepemilikan tanah yang sering terjadi pada sertifikat fisik. Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan seperti potensi serangan siber yang perlu diantisipasi.

Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali, Prof. Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., turut menekankan pentingnya isu ini dalam ranah pertanahan sebagai objek hukum. Ia menyebut seminar ini relevan bagi mahasiswa dan civitas akademika untuk memahami dinamika hukum pertanahan, terutama dalam menentukan validitas bukti kepemilikan ketika terjadi sengketa. “Ini jadi referensi penting dalam praktik hukum ke depan,” ujarnya.