Universitas Warmadewa

Era Digital, Kurikulum PT Dirombak

Senin, 19 Februari 2018

MAKASSAR - Pemerintah dan kalangan perguruan tinggi (PT) sepakat untuk segera mengubah kurikulum perkuliahan guna merespons perubahan teknologi digital dan online  yang berkembang pesat. Reorientasi kurikulum ini mutlak dilakukan untuk mewujudkan Indonesia menjadi kekuatan baru di dunia. Dorongan bersama pentingnya mengubah kurikulum ini muncul dalam Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2018 yang berlangsung di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, Sulawesi Selatan. Konferensi yang berakhir kemarin juga melahirkan enam rekomendasi rektor untuk perbaikan pendidikan tinggi di `Indonesia.

Pada pembukaan konferensi Kamis (15/2) Presiden Joko Widodo juga telah meminta kalangan perguruan tinggi untuk merespons era disrupsi atau era revolusi industri 4.0 ini dengan cermat dan tepat. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  (Kemenristekdikti) Intan Ahmad menilai, kurikulum dan metode pendidikan harus menyesuaikan dengan iklim bisnis dan industri yang semakin kompetitif.

Kurikulum baru nanti juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Dia mengingatkan bahwa saat ini sedang terjadi fenomena Industri 4.0 di berbagai sektor.  “Penanda dari fenomena ini adalah diterapkannya teknologi online dan digital pada berbagai sektor industri.  Sehingga, tuntutan era sekarang adalah kecepatan dan ketepatan,” kata Intan Ahmad yang mewakili Menristek Dikti dalam diskusi panel sesi pertama di konferensi FRI, kemarin Dia memaparkan kebijakan pendidikan tinggi dalam era revolusi Industri 4.0, harus mencakup empat fokus utama.

Pertama, paradigma Tri Darma Perguruan Tinggi harus diselaraskan dengan era Industri 4.0. Kedua, perlunya reorientasi kurikulum untuk mencakup literasi baru  seperti big data, teknologi/coding dan humanities. Selain itu kegiatan ekstrakurikuler berupa pengembangan kepemimpinan dan bekerja dalam tim. Kegiatan yang menekankan pada kewirausahaan (entrepreneurship) dan magang (internship) juga perlu diwajibkan. Ketiga, perguruan tinggi juga harus menerapkan sistem pembelajaran hibrid/blended learning online.   “

Terakhir, hibah dan bimbingan teknis untuk reorientasi kurikulum juga harus berperan,” tandasnya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan bahwa revolusi Industri 4.0 telah mendorong terjadinya ketidakpastian dan masa depan yang semakin sulit diprediksi. Tak hanya itu, perubahan juga terjadi secara konstan.  Untuk itu, segala sektor termasuk pendidikan tinggi harus mau berubah dan keluar dari rutinitas. Karena itulah, setiap perguruan tinggi dituntut untuk memiliki inovasi yang tinggi.

“Keinginan untuk keluar dari rutinitas itulah yang selalu dikedepankan oleh Presiden Jokowi,” kata mantan rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) ini. 6 Rekomendasi Sebanyak 527 pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta  seluruh Indonesia yang mengikuti. Konvensi Kampus XIV dan Temu Tahunan XX FRI di Unhas juga menyepakati enam rekomendasi serta pernyataan sikap. Rekomendasi pertama adalah mendorong PT untuk melakukan inovasi dan riset yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam menyokong sektor ekonomi serta daya saing bangsa di tengah arus percaturan global.Ketua Dewan Pertimbangan FRI 2017 Rochmat Wahab yang membacakan rekomendasi-rekomendasi dalam penutupan konferensi, kemarin, menilai  perubahan secara masif saat ini diyakini akan memengaruhi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.  

Kedua, mendorong Kemenristekdikti perlu melakukan debirokratisasi kelembagaan dan deregulasi perizinan bagi pembentukan prodi-prodi baru serta terobosan baru untuk menjawab persoalan era disrupsi dan revolusi Industri 4.0. Ketiga, meminta kepada pemerintah menyusun dan menetapkan kebijakan yang mendorong pihak industri agar bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan riset dan inovasi bernilai ekonomi serta berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Keempat,  PT juga dituntut untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berbagai strategi dan langkah yang harus dilakukan oleh semua institusi.

Dengan mengembalikan nilai-nilai Pancasila, menciptakan karakter bangsa yang menjadi pondasi utama dalam mempersiapkan kader dan sumber daya manusia berkualitas serta berdaya saing tinggi menghadapi disrupsi peradaban. Kelima, miminta kepada DPR, DPD, dan pemerintah bersama MPR mengadakan joint session untuk untuk menyusun haluan negara dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan GBHN tersebut diharapkan dapat dikembalikannya  kedaulatan rakyat  untuk mencapai kesejahteraan dan pembangunan nasional yang berkeadilan sosial.

• TAG: