Universitas Warmadewa

FH Unwar Gelar Kuliah Umum “Kedaulatan Rakyat Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia”

Kamis, 19 Mei 2022

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa menggelar Kuliah Umum “Kedaulatan Rakyat Dalam Praktek Ketatanegaraan Indonesia” dengan narasumber Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH.,MH., yang merupakan Dekan FH Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) di Ruang Jaya Singha Mandapa Unwar, Kamis (19/5/22).

Kegiatan Kuliah Umum ini dirangkai dengan Penandatanganan Kerjasama Operasional (KSO) antara Dekan FH Unwar dengan Dekan FH UMJ sebagai tindak lanjut MoU yang sudah dilakukan antara Rektor Unwar dengan Rektor UMJ. Selain itu, juga dilaksanakan Penandatanganan KSO antara Dekan FH Unwar dengan Dekan FH Universitas Trisakti Jakarta.

Dekan FH Unwar, Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH., mengatakan kuliah umum yang mengusung tema ini merupakan persoalan klasik, namun ketika Negara Indonesia memasuki era reformasi sangat penting untuk dibahas sebab jika berbicara tentang kedaulatan rakyat di Negara Hukum Indonesia tidaklah terlepas dari UUD 1945 yang sudah dicetuskan para founding father. Namun, di era reformasi ini kedaulatan rakyat yang diinginkan tidak diikuti dengan kewenangan rakyat yang dilakukan oleh wakil rakyat dalam hal ini DPR maupun pemerintah. Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensil sehingga tidak sepenuhnya rakyat melalui DPR bisa terlibat langsung dalam membuat peraturan pelaksanaan dan lainnya. Hal ini menyebabkan kedaulatan rakyat yang dijalankan oleh DPR belum berjalan maksimal karena aturan yang dibuat DPR bersama Presiden didelegasikan kembali aturan pelaksanaanya kepada Presiden. Hal ini penting untuk diketahui dan dipahami oleh civitas akademika FH Unwar, terutama oleh mahasiswa FH Unwar sehingga bisa memberikan vibrasi yang positif terhadap akademik FH Unwar dalam rangka meningkatkan kapasitas kompetensinya untuk “melek” terhadap keadaan sistem ketatanegaraan yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat.

Narasumber Dr. Dwi Putri Cahyawati, SH.,MH., menyampaikan bahwa saat ini kedaulatan rakyat di Indonesia sudah terelemenir oleh kekuatan partai politik. Dalam banyak hal, yang muncul bukanlah kedaulatan rakyat melainkan kedaulatan partai politik. Bahkan, di eksekutif, legislatif, dan yudikatif didominasi oleh partai politik. Ini menandakan bahwa partai politik telah mengintegrasi ke dalam lembaga tersebut dan sangat berpengaruh terhadap kinerja di masing-masing lembaga pemerintahan dalam membuat peraturan. Kedepan pihaknya berharap agar calon legislatif yang terpilih menjadi anggota DPR harus keluar dari partai politik yang mengusungnya, sehingga ketika sudah menjadi wakil rakyat benar-benar menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat bukan wakil partai politik. [dd]

 

• TAG: