Universitas Warmadewa

Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239

Call:0361-223858

[email protected]

Universitas Warmadewa

DPD RI Gandeng Unwar, Lakukan Uji Sahih RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara.

Selasa, 06 Juni 2023

Card image

Komisi III Dewan Perwakilan Daerah bekerjasama dengan Universitas Warmadewa menggelar Seminar sekaligus Focus Group Discussion (FGD) Uji Sahih Rancangan Undang-Undangan tentang Perlindungan dan pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara. Kegiatan ini mendatangkan 5 narasumber yakni Staf Ahli DPD RI Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H.,M.H., Majelis Kebudayaan Prov.Bali Dr. Drs. I Gusti Ngurah Semarasara, M.Hum.,  Penglingsir Puri Agung Klungkung Ida Dalem Semaraputra, Akademisi Universitas Warmadewa Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si., Dr. I Wayan Rideng, S.H.,M.H.

Rektor Unwar Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, M.P dalam sambutannya merasa sangat senang bisa diberikan kesempatan dan ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Seminar Uji Sahih Komite III DPD RI dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pelestarian Kebudayaan Kerajaan. Menurutnya ini tidak terlepas dari eksistensi Bali sebagai pulau dengan ciri khas budaya dan memiliki peninggalan-peninggalan berharga termasuk kebudayaan kerajaan. Lebih lanjut pihaknya menyampaikan dinamika dalam sebuah rancangan undang-undang merupakan hal lumrah yang harus terjadi agar mendapat masukan dari stakeholder, akademisi, pakar budaya, dan mahasiswa.  “Saya harap melalui kegiatan uji sahih ini seluruh narasumber dapat memberikan masukan-masukan penting untuk mempertajam RUU serta seluruh usulan maupun pendapat dari diskusi ini dapat dihimpun dengan baik untuk meningkatkan kualitas draf RUU ini” ungkapnya.

Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri, S.E,M.H mengatakan bahwa RUU tentang Perlindungan dan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara merupakan inisiasi dari DPD RI khususnya dari Komite III. Menurutunya keberadaan Budaya Adat Kerajaan Nusantara perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas sehingga budaya kerajaan ini bisa dilestarikan dan tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia “Saya harap dukungan dari semua pihak khususnya akademisi, tokoh puri atau keraton, mahasiswa, serta masyarakat bali pada umumnya. Mudah-mudahan RUU ini bisa rampung dan nantinya Rancangan Undang-undang ini akan diserahkan ke DPR RI” ujarnya. [pp]