Universitas Warmadewa

Jl. Terompong No.24, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80239

Call:0361-223858

[email protected]

Universitas Warmadewa

Universitas Warmadewa Jadi Tuan Rumah Diseminasi Kajian Fiskal Regional Kemenkeu

Rabu, 14 Oktober 2026

Card image

Denpasar – warmadewa.ac.id

Universitas Warmadewa (Unwar) menjadi tuan rumah Diseminasi Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2026 dan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, di Aula Sri Ajnadewi Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Unwar, Rabu (14/10). Kegiatan yang melibatkan dosen dan mahasiswa ini mengangkat tema “Kebijakan Fiskal yang Adaptif, Perkuat Diversifikasi dan Ketahanan Ekonomi Bali”.

Dalam kegiatan tersebut, selain memaparkan kondisi fiskal dan perekonomian Bali, Kementerian Keuangan mendorong keterlibatan perguruan tinggi dalam menghasilkan kajian dan riset yang mendukung penguatan sektor produktif, khususnya perkebunan. Komoditas kakao dan kelapa dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan melalui inovasi, peningkatan kualitas produk, hingga hilirisasi di Bali.

Rektor Unwar, Prof. Dr. Ir. I Gde Suranaya Pandit, MP., mengapresiasi kolaborasi Kementerian Keuangan dengan perguruan tinggi dalam menyosialisasikan kebijakan fiskal dan pengelolaan dana perkebunan. Menurutnya, kegiatan tersebut penting agar dosen dan mahasiswa memahami kondisi keuangan negara sekaligus mengetahui peluang untuk berkontribusi melalui penelitian.

Ia mengatakan, Unwar memiliki peluang untuk mengambil peran dalam penelitian komoditas perkebunan yang relevan dengan potensi Bali, terutama kakao dan kelapa. Peluang pendanaan riset dari BPDP diharapkan dapat dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa untuk menghasilkan penelitian yang aplikatif.

“Kami berharap ada peneliti dari Warmadewa yang bisa mengajukan proposal dan proposalnya diterima. Ini akan menjadi manfaat besar bagi perguruan tinggi karena bisa membantu pengembangan sektor perkebunan, termasuk sampai hilirisasi,” ujarnya.

Prof. Pandit menambahkan, pengembangan komoditas perkebunan tidak cukup berhenti pada produksi bahan mentah. Peningkatan kualitas, inovasi pengolahan, dan hilirisasi diperlukan agar produk kakao dan kelapa memiliki nilai tambah serta daya saing lebih tinggi di pasar nasional maupun internasional.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bali, Supendi, mengatakan diseminasi tersebut merupakan bagian dari upaya Kemenkeu menyampaikan informasi mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara transparan dan terbuka. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang diskusi bersama kalangan akademisi untuk memperoleh masukan mengenai pengelolaan fiskal di Bali.

Supendi memaparkan, perekonomian Bali pada triwulan II 2026 tumbuh 5,78 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,58 persen. Nilai produk domestik regional bruto (PDRB) Bali atas dasar harga berlaku mencapai Rp89,27 triliun.

Kinerja perdagangan luar negeri Bali juga menunjukkan surplus. Hingga September 2026, nilai ekspor Bali mencapai 146,78 juta dolar AS, sedangkan impor sebesar 98,96 juta dolar AS. Dengan demikian, neraca perdagangan Bali mencatat surplus 47,82 juta dolar AS.

Meski demikian, Supendi mengingatkan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama tekanan inflasi, pemerataan hasil pembangunan, dan kebutuhan diversifikasi ekonomi.

Inflasi Bali pada September 2026 tercatat 3,79 persen, berada di atas rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena kenaikan harga dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

Terkait realisasi APBN regional, Supendi menyebutkan pendapatan negara yang dihimpun di Bali hingga 30 September 2026 mencapai Rp17,2 triliun, tumbuh 5,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan perpajakan tercatat Rp13,76 triliun, terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp12,69 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp1,07 triliun.

Sementara itu, belanja negara yang disalurkan mencapai Rp16,31 triliun atau 73,25 persen dari pagu yang tersedia. Belanja pemerintah pusat yang dilaksanakan melalui 361 satuan kerja (satker) di Bali mencapai Rp7,83 triliun, meningkat sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Supendi, keberhasilan APBN tidak semata-mata diukur dari besarnya pendapatan maupun belanja negara, tetapi juga dari dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, penguatan daya beli, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Karena itu, perguruan tinggi diharapkan berperan dalam mengawal kualitas kebijakan fiskal melalui penelitian dan kajian berbasis data. Kalangan akademisi dapat mengkaji efektivitas belanja negara, penguatan sektor di luar pariwisata, serta berbagai strategi untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, mahasiswa juga diharapkan memahami peran pajak dalam pembiayaan pembangunan. Kontribusi terhadap penerimaan negara tidak hanya berasal dari pajak penghasilan, tetapi juga pajak pertambahan nilai (PPN) yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa tertentu.

Supendi menambahkan, salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong pengembangan sektor produktif adalah BPDP, badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang mengelola dana perkebunan untuk mendukung pengembangan komoditas strategis, termasuk kelapa sawit, kakao, dan kelapa.

Melalui berbagai program, BPDP membuka peluang dukungan pengembangan sumber daya manusia, beasiswa, serta pendanaan riset bagi dosen dan mahasiswa. Dalam kegiatan tersebut, kalangan akademisi Unwar juga diperkenalkan dengan peluang mengikuti kompetisi riset tingkat mahasiswa yang batas akhir penyampaian proposalnya pada 30 Oktober 2026.

Supendi berharap kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh sivitas akademika Unwar untuk menghasilkan penelitian dan inovasi yang dapat mendukung pengembangan perkebunan di Bali.