Universitas Warmadewa

WMCC FH Unwar Gelar Webinar Nasional “Menakar Gagasan 3 Periode Jabatan Presiden RI Pada Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia”

Selasa, 12 Juli 2022

Warmadewa Moot Court Community Fakultas Hukum Universitas Warmadewa  menggelar Acara Webinar Nasional dengan tema “Menakar Gagasan 3 Periode Jabatan Presiden RI Pada Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia” yang dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum Unwar Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH mewakili Rektor di Ruang Auditorium Widya Sabha Uttama Unwar Selasa (12/7/22).

Webinar ini mengundang sejumlah narasumber antara lain Hakim Mahkamah Konstitusi RI Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Hasyim Asy’ari, SH., M.Si.,Ph.D, Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Dr. Drs. Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, M.Si, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LLM. dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Dr. I Wayan Rideng, S.H.,M.H. Ketua Umum WMCC Unwar Made Rivan Ari mengatakan bahwa WMCC baru kali pertama menyelenggarakan kegiatan webinar tingkat nasional yang merupakan sebuah program unggulan karena mampu menghadirkan narasumber yang ahli serta kompeten di bidang Hukum khususnya mengenai periode jabatan presiden dan demokrasi.

Sementara itu Pembina WMCC Unwar Dr. IG.A.A. Gita Pritayanti Dinar, SH.MH berharap webinar yang dilaksanakan kali ini senantiasa mampu membuka cakrawala pengetahuan mahasiswa khususnya dalam menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat sebab peran mahasiswa nantinya diharapkan mampu menjadi agen perubahan bagi bangsa dan negara. “Mudah-mudahan para peserta dapat menyimak dengan baik pemaparan materi yang diberikan oleh narasumber, ini adalah kesempatan yang baik bagi mahasiswa untuk menambah wawasan”ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut Rektor Universits Warmadewa yang diwakili oleh Dekan Fakultas Hukum Unwar Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH menyambut baik webinar yang dilaksanakan oleh Warmadewa Moot Court Community yang mengangkat tema  menarik yangmana secara akademik fenomena yang beredar di masyarakat tentang gagasan jabatan 3 periode untuk presiden dan wakil presiden bisa terjadi tetapi hal ini tentu akan menjadi topik penting yang harus dibicarakan oleh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pemilihan umum khususnya partai politik. “Kebijakan-kebijakan strategis politik harus dikaji lebih mendalam, untuk itu peran lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi sangat diharapkan dalam hal ini untuk memberikan sudut pandang hukum dalam kajian akademik” pungkasnya. Terakhir pihaknya berharap agar para peserta mampu menyimak materi yang telah disajikan oleh narasumber dengan baik.

• TAG: