Universitas Warmadewa

Yudisium Ke-72 FH Unwar

Rabu, 25 Januari 2023

Fakultas Hukum Universitas Warmadewa melepas 46 orang lulusan pada Yudisium Sarjana (S1) ke-72 Periode Januari 2023 di Auditorium Widya Sabha Uttama Kampus Unwar pada Rabu (25/1/23). Berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yudisiawan 100% lulus dengan IPK di atas 3,0. Hal ini membuktikan bahwa sasaran mutu kelulusan FH Unwar berada di atas rata-rata yang telah ditetapkan universitas yaitu 75% di atas 3.0 dengan 45 orang lulus Sangat Memuaskan dan 1 orang lulus Dengan Pujian. Pada Yudisium ke-72 ini, lulusan terbaik diraih oleh Ni Made Wahyu Pradnyan Jayanti dengan IPK 3,92 (Predikat Dengan Pujian) sedangkan mahasiswa berprestasi non akademik berhasil diraih oleh I Gede Putra Rajasa (juara I Tanding Kelas D Putra Tingkat Mahasiswa/Dewasa pada Kejuaraan Penjak Silat “Bandung Lautan Api International Championship IV Tahun 2023”). Dengan dilepasnya 46 orang yudisiawan, maka saat ini FH Unwar telah meluluskan sebanyak 6.453 orang sarjana.

Dekan FH Unwar, Prof. Dr. I Nyoman Putu Budiartha, SH.,MH., didampingi para Wakil Dekan FH mengatakan tercapainya sasaran mutu lulusan ini tidak terlepas dari dukungan tenaga dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana pembelajaran, serta atmosfer akademik yang kondusif. Tenaga dosen tetap berjumlah 59 orang yang terdiri atas 6 Guru Besar, 28 Doktor, 11 Kandidat Doktor, dan 14 Dosen S2. Disamping tenaga dosen tetap, terdapat juga dosen luar biasa dari unsur Guru Besar Unud, Birokrat Pemda Provinsi Bali, serta dari praktisi penegak hukum (Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris). Tenaga kependidikan berjumlah 12 orang meliputi 2 orang S2, 9 orang S1, dan 1 orang SMA. Sampai saat ini, student body FH Unwar berjumlah 2.262 mahasiswa aktif dengan ratio dosen dan mahasiswa berkisar 1:35. Kondisi ini adalah sangat ideal mengingat ketentuan yang ditetapkan Kemenristekdikti adalah 1:45. Dikatakan, tahun 2021 kurikulum Prodi Ilmu Hukum sudah diperbaharui berdasar hasil workshop pada bulan April 2020 yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor No. 1399/UNWAR/PD-04/2021 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Tahun 2021. Kurikulum terbaru ini sebagai pembaharuan kurikulum tahun 2019 yang disesuaikan dengan PERMENDIKBUD Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang mengacu Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang selanjutnya disebut Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT-Dikti).

Di bidang penelitian telah diupayakan tiap dosen minimal melakukan 1 penelitian dalam 1 tahun baik dibiayai dari fakultas, universitas, pemerintah daerah, maupun dana hibah DIKTI dengan rata-rata biaya per dosen Ro 17.500.000. Begitu juga di bidang pengabdian kepada masyarakat telah di dorong untuk peningkatan kuantitas maupun kualitasnya dengan biaya dari fakultas, universitas, dan pemerintah. Pengabdian ini dilakukan baik bersama mahasiswa maupun melalui kelompok dosen dengan mono atau multi disiplin di kabupaten/kota di Bali serta luar Bali. Ini sebagai wujud implementasi Ilmu Hukum yang peduli terhadap lingkungan masyarakat serta pembangunan. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi lulusan FH Unwar telah dilakukan kerjasama, baik berskala nasional maupun internasional. Tidak hanya dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota tetapi juga dengan Mahkamah Agung (MA) dalam melaksanakan pendidikan mediator, dengan Peradi/ AAI dalam melaksanakan Pendidikan Khusus Provesi Advokat (PKPA), dengan KEMENKUMHAM melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penyelenggaran Pelatihan Legal Drafting, serta dengan Jimly School dalam pelaksanaan Contract Drafting dan Pelatihan Sertifikasi Mediator.

Kerjasama Internasional telah menjalin MoU dengan Universiti Teknologi Mara Malaysia, Universitas Dili Timor Leste, Han-Kuk University Korea Selatan, Universitas Der Bundeswehr Munchen Jerman, Jawaharlal Nehru University India, dan Universidade Da Paz Timor Leste. “Dengan berbagai upaya yang dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan Tri Dharma, kami yakin lulusan Fakultas Hukum memiliki kualitas yang memadai dan mampu bersaing di era global. Hal ini dibuktikan bahwa dengan berlakunya kurikulum KPT-Dikti mengacu KKNI tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Kurikulum tahun 2019, para lulusan diwajibkan memiliki ketrampilan kemahiran hukum yang profesional sebagai Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yaitu Pendidikan Profesi Advokat, Pelatihan Mediator, Pelatihan Legal Drafting, atau Contract Drafting sebagai pendukung kompetensi lulusan,”. Prof. Budiartha berharap para lulusan tidak hanya sebagai pencari pekerjaan, namun mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Bagi lulusan yang ingin melanjutkan studi kejenjang S2 atau Pendidikan Profesi Advokat disilahkan masih tetap bergabung dengan mendaftar di Magister Ilmu Hukum atau Magister Kenotariatan Unwar. [dd]

 

• TAG: